Zero ODOL 2027 Tinggal 7 Minggu, 676 Ribu Truk Masih Melanggar

Kebijakan Zero ODOL 2027 (Over Dimension Over Loading) akan ditegakkan penuh mulai 1 Januari 2027, tetapi pelanggaran truk masih tinggi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat lebih dari 676 ribu kendaraan angkutan barang melanggar ketentuan sepanjang 1 Januari hingga 30 Oktober 2026, atau 26,34 persen dari kendaraan yang diperiksa di 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Poin penting

  • Penegakan hukum Zero ODOL penuh mulai 1 Januari 2027.
  • Januari–Oktober 2026: lebih dari 676 ribu kendaraan melanggar, terbanyak pelanggaran dokumen dan daya angkut.
  • Muatan yang paling banyak melanggar: barang campuran, paket, pasir, CPO, dan semen.
  • Kemenhub mengusulkan denda Rp50 juta hingga Rp5 miliar dalam revisi UU LLAJ. Pemilik barang juga bisa dikenai sanksi. Usulan ini belum disahkan.
  • Dasar kebijakan: Perpres Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional.

Kapan Zero ODOL mulai berlaku?

Zero ODOL berlaku mulai 1 Januari 2027. Sepanjang 2026, pemerintah menjalankan uji coba dan sosialisasi, termasuk penindakan selektif di jalan tol dan kawasan industri. Kebijakan ini masuk dalam sembilan rencana aksi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional, yang menargetkan biaya logistik turun dari 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 12,5 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.

Pelanggaran ODOL apa yang paling banyak ditemukan?

Pelanggaran dokumen paling banyak, disusul pelanggaran daya angkut. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyatakan pelanggaran dokumen masih mendominasi sejak Januari 2026, seperti dikutip Republika, Selasa (3/11/2026).

Jenis pelanggaranJumlah kendaraanPorsi
Dokumen±446.00050,25%
Daya angkut (muatan berlebih)±430.00048,45%
Dimensi6.7770,76%
Tata cara muat4.6010,52%
Persyaratan teknis1430,02%
Periode 1 Januari–30 Oktober 2026, 89 UPPKB. Satu kendaraan dapat tercatat di lebih dari satu jenis pelanggaran. Sumber: Kemenhub via Republika.

Berdasarkan jenis muatan, pelanggaran terbanyak ditemukan pada barang campuran (42.433 kendaraan), barang paket (36.797), pasir (26.055), CPO (18.470), dan semen (15.246). Dari kendaraan yang melanggar, 205.016 unit atau 30,32 persen sudah ditindak. Sebagian besar penindakan, yaitu 93,34 persen, masih berupa peringatan.

Siapa yang bisa dikenai sanksi?

Bukan hanya sopir. Kemenhub mengusulkan sanksi untuk pengemudi, perusahaan angkutan, dan pemilik barang dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Menurut Katadata, besaran denda yang diusulkan berkisar Rp50 juta hingga Rp5 miliar, mengacu pada kategori denda di KUHP baru. “Kami mengusulkan sanksi denda minimal kategori III dan maksimal kategori VII,” kata Aan di Bandung, Jumat (2/10/2026). Usulan ini masih dibahas dan belum berlaku.

Aan juga menyebut baru sekitar 40 persen truk niaga yang menjalani uji berkala (KIR). Usulan denda tersebut juga menyasar kendaraan yang tidak menjalani uji berkala.

Apa kata pengusaha?

Kalangan pengusaha mendukung tujuan keselamatan, tetapi mempertanyakan kesiapan. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai penerapan awal 2027 berpotensi tidak maksimal karena basis data kendaraan belum terintegrasi. Asosiasi Semen Indonesia sebelumnya memperkirakan biaya angkut semen bisa naik hingga 15 persen. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mengingatkan, biaya logistik dan harga barang berpotensi naik bila tidak ada moda angkutan alternatif yang siap.

Apa artinya bagi pelaku usaha?

Perusahaan yang mengirim barang lewat truk, terutama produsen bahan bangunan, pengolah CPO, distributor, dan pengirim paket, perlu bersiap menghadapi kapasitas angkut per truk yang lebih kecil. Artinya, jumlah perjalanan bertambah dan ongkos kirim per ton bisa naik. Karena pemilik barang diusulkan ikut bertanggung jawab, memilih transporter yang murah tetapi memuat berlebih bisa menjadi risiko hukum.

Apa yang perlu disiapkan sebelum 1 Januari 2027?

  1. Audit armada sendiri: dimensi, jumlah berat yang diizinkan (JBI), dokumen, dan masa berlaku uji berkala setiap truk.
  2. Perbarui kontrak dengan transporter agar memuat klausul muatan sesuai ketentuan dan pembagian tanggung jawab bila terjadi pelanggaran.
  3. Hitung ulang biaya logistik 2027 dengan kapasitas muat yang sesuai aturan, lalu sesuaikan harga jual atau negosiasi dengan pelanggan.
  4. Kaji moda alternatif seperti kereta barang atau angkutan laut untuk rute dan volume besar.
  5. Masukkan keselamatan angkutan ke sistem K3 perusahaan. Muatan berlebih meningkatkan risiko kecelakaan, termasuk saat bongkar muat di area kerja. Penerapan SMK3 atau ISO 45001 membantu mengendalikan risiko ini secara sistematis.

KSI News akan memperbarui berita ini bila revisi UU LLAJ dan besaran denda ODOL resmi ditetapkan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Kapan Zero ODOL berlaku?

Penegakan hukum Zero ODOL secara penuh dimulai 1 Januari 2027. Sepanjang 2026 masih berupa uji coba, sosialisasi, dan penindakan selektif.

Berapa denda truk ODOL?

Kemenhub mengusulkan denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar dalam revisi UU LLAJ. Usulan ini belum disahkan.

Apakah pemilik barang bisa kena sanksi ODOL?

Dalam usulan Kemenhub, sanksi berlaku untuk pengemudi, perusahaan angkutan, dan pemilik barang.

Apa dasar hukum Zero ODOL 2027?

Kebijakan ini termasuk dalam rencana aksi Perpres Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional, dengan penegakan mengacu pada UU LLAJ.

Siap memulai sertifikasi bisnis Anda?

Konsultasikan kebutuhan Anda dan dapatkan penawaran gratis.