BSU 2026 Rp900 Ribu: Data Upah dari Perusahaan Jadi Penentu
BSU 2026 Rp900 ribu dijadwalkan cair November–Desember untuk 13,3 juta pekerja. Penerima ditentukan dari data upah di BPJS Ketenagakerjaan, cek syaratnya.
3 menit bacaKebijakan Zero ODOL 2027 (Over Dimension Over Loading) akan ditegakkan penuh mulai 1 Januari 2027, tetapi pelanggaran truk masih tinggi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat lebih dari 676 ribu kendaraan angkutan barang melanggar ketentuan sepanjang 1 Januari hingga 30 Oktober 2026, atau 26,34 persen dari kendaraan yang diperiksa di 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).
Zero ODOL berlaku mulai 1 Januari 2027. Sepanjang 2026, pemerintah menjalankan uji coba dan sosialisasi, termasuk penindakan selektif di jalan tol dan kawasan industri. Kebijakan ini masuk dalam sembilan rencana aksi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional, yang menargetkan biaya logistik turun dari 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 12,5 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.
Pelanggaran dokumen paling banyak, disusul pelanggaran daya angkut. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyatakan pelanggaran dokumen masih mendominasi sejak Januari 2026, seperti dikutip Republika, Selasa (3/11/2026).
| Jenis pelanggaran | Jumlah kendaraan | Porsi |
|---|---|---|
| Dokumen | ±446.000 | 50,25% |
| Daya angkut (muatan berlebih) | ±430.000 | 48,45% |
| Dimensi | 6.777 | 0,76% |
| Tata cara muat | 4.601 | 0,52% |
| Persyaratan teknis | 143 | 0,02% |
Berdasarkan jenis muatan, pelanggaran terbanyak ditemukan pada barang campuran (42.433 kendaraan), barang paket (36.797), pasir (26.055), CPO (18.470), dan semen (15.246). Dari kendaraan yang melanggar, 205.016 unit atau 30,32 persen sudah ditindak. Sebagian besar penindakan, yaitu 93,34 persen, masih berupa peringatan.
Bukan hanya sopir. Kemenhub mengusulkan sanksi untuk pengemudi, perusahaan angkutan, dan pemilik barang dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Menurut Katadata, besaran denda yang diusulkan berkisar Rp50 juta hingga Rp5 miliar, mengacu pada kategori denda di KUHP baru. “Kami mengusulkan sanksi denda minimal kategori III dan maksimal kategori VII,” kata Aan di Bandung, Jumat (2/10/2026). Usulan ini masih dibahas dan belum berlaku.
Aan juga menyebut baru sekitar 40 persen truk niaga yang menjalani uji berkala (KIR). Usulan denda tersebut juga menyasar kendaraan yang tidak menjalani uji berkala.
Kalangan pengusaha mendukung tujuan keselamatan, tetapi mempertanyakan kesiapan. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai penerapan awal 2027 berpotensi tidak maksimal karena basis data kendaraan belum terintegrasi. Asosiasi Semen Indonesia sebelumnya memperkirakan biaya angkut semen bisa naik hingga 15 persen. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mengingatkan, biaya logistik dan harga barang berpotensi naik bila tidak ada moda angkutan alternatif yang siap.
Perusahaan yang mengirim barang lewat truk, terutama produsen bahan bangunan, pengolah CPO, distributor, dan pengirim paket, perlu bersiap menghadapi kapasitas angkut per truk yang lebih kecil. Artinya, jumlah perjalanan bertambah dan ongkos kirim per ton bisa naik. Karena pemilik barang diusulkan ikut bertanggung jawab, memilih transporter yang murah tetapi memuat berlebih bisa menjadi risiko hukum.
KSI News akan memperbarui berita ini bila revisi UU LLAJ dan besaran denda ODOL resmi ditetapkan.
Penegakan hukum Zero ODOL secara penuh dimulai 1 Januari 2027. Sepanjang 2026 masih berupa uji coba, sosialisasi, dan penindakan selektif.
Kemenhub mengusulkan denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar dalam revisi UU LLAJ. Usulan ini belum disahkan.
Dalam usulan Kemenhub, sanksi berlaku untuk pengemudi, perusahaan angkutan, dan pemilik barang.
Kebijakan ini termasuk dalam rencana aksi Perpres Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional, dengan penegakan mengacu pada UU LLAJ.
Baca juga
BSU 2026 Rp900 ribu dijadwalkan cair November–Desember untuk 13,3 juta pekerja. Penerima ditentukan dari data upah di BPJS Ketenagakerjaan, cek syaratnya.
3 menit bacaIEU-CEPA ditargetkan diteken akhir November 2026 dan berlaku 1 Januari 2027. 90,4% pos tarif ekspor ke Uni Eropa jadi 0%. Ini persiapan…
4 menit bacaKemnaker menargetkan UMP 2027 ditetapkan akhir November 2026 dengan acuan UU 27/2026. Buruh mengusulkan kenaikan 7,5 sampai 9,5 persen, pengusaha meminta produktivitas…
3 menit bacaKonsultasikan kebutuhan Anda dan dapatkan penawaran gratis.