Zero ODOL 2027 Tinggal 7 Minggu, 676 Ribu Truk Masih Melanggar
Zero ODOL berlaku 1 Januari 2027, tapi Kemenhub mencatat 676 ribu truk melanggar di 2026. Denda Rp50 juta diusulkan, pemilik barang bisa…
4 menit bacaPenyaluran BSU 2026 (Bantuan Subsidi Upah) sebesar Rp900 ribu per pekerja dijadwalkan November–Desember 2026, tetapi data penerimanya masih difinalisasi. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut BSU kuartal IV 2026 menyasar sekitar 13,3 juta pekerja. “Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi,” ujarnya di Jakarta, Senin (9/11/2026), seperti dikutip IQPlus.
Poin penting
- Dasar hukum: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026.
- Besaran: Rp300 ribu per bulan untuk Oktober–Desember 2026, dibayar sekaligus Rp900 ribu.
- Batas upah: maksimal Rp3,5 juta, atau mengikuti UMK/UMP bila lebih tinggi.
- Upah yang dihitung adalah gaji pokok plus tunjangan tetap yang dilaporkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- Pekerja tidak perlu mendaftar. Penerima ditetapkan dari data BPJS Ketenagakerjaan.
Kapan BSU 2026 cair?
BSU 2026 dijadwalkan cair pada November–Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Hingga 9 November 2026, tanggal pasti pencairan belum diumumkan karena data penerima masih difinalisasi di Kementerian Keuangan. Kemnaker juga melakukan pemutakhiran dan pembersihan data dari BPJS Ketenagakerjaan agar bantuan tepat sasaran.
Siapa yang berhak menerima BSU 2026?
Penerima BSU 2026 adalah pekerja yang memenuhi syarat Permenaker 16/2026:
- Warga negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Di daerah dengan UMK di atas Rp3,5 juta, batasnya mengikuti UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribu penuh. Bila tidak ada UMK, acuannya UMP.
- Bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, atau anggota Polri.
- Diutamakan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Mengapa data dari perusahaan menentukan?
Kemnaker menetapkan penerima dari upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Jika perusahaan melaporkan upah lebih tinggi dari kenyataan, terlambat membayar iuran, atau datanya tidak cocok dengan data kependudukan, pekerja yang sebenarnya berhak bisa gugur. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan BSU hanya diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria.
Masalah data juga terjadi tahun lalu. Menurut Bisnis.com, penyaluran BSU 2025 senilai Rp9,63 triliun baru menjangkau 95,07 persen target penerima, dan sisanya terkendala validasi data BPJS Ketenagakerjaan.
Apa artinya bagi pelaku usaha?
BSU tidak dibayar perusahaan, tetapi kelengkapan administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menentukan apakah karyawan menerimanya. Bagi industri padat karya dengan banyak pekerja berupah sekitar upah minimum, BSU bisa sedikit menopang daya beli karyawan di akhir tahun, menjelang penetapan UMP 2027.
Apa yang perlu dilakukan perusahaan?
- Cocokkan upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji pokok dan tunjangan tetap yang sebenarnya dibayar.
- Pastikan iuran BPJS Ketenagakerjaan lunas agar status kepesertaan karyawan tetap aktif.
- Periksa kecocokan NIK, nama, dan tanggal lahir karyawan dengan data kependudukan.
- Informasikan kanal resmi kepada karyawan, yaitu bsu.kemnaker.go.id dan aplikasi JMO, agar terhindar dari tautan palsu yang mengatasnamakan BSU.
- Jadikan ini momen merapikan administrasi SDM dan kepatuhan jaminan sosial, termasuk perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja.
KSI News akan memperbarui berita ini setelah Kemnaker mengumumkan jadwal pencairan BSU 2026.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa besar BSU 2026?
Rp300 ribu per bulan untuk tiga bulan, dibayar sekaligus Rp900 ribu.
Apakah pekerja perlu mendaftar BSU 2026?
Tidak. Kemnaker menetapkan penerima dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilaporkan perusahaan.
Berapa batas gaji penerima BSU 2026?
Maksimal Rp3,5 juta per bulan. Di daerah dengan UMK lebih tinggi, batasnya mengikuti UMK yang dibulatkan ke atas.
Mengapa pekerja yang memenuhi syarat bisa tidak menerima BSU?
Penyebab umumnya adalah iuran BPJS Ketenagakerjaan tertunggak, upah yang dilaporkan melebihi batas, atau data NIK yang tidak cocok.
