UMP 2027 Belum Ditetapkan, Ini Acuan Baru dan yang Perlu Disiapkan Pengusaha

Penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 masih menunggu. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan upah minimum 2027 ditetapkan paling lambat akhir November 2026. Bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya, penghitungan kali ini mengacu pada undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang diundangkan pada 28 Oktober 2026.

“Kan undang-undang barunya sudah keluar. Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat ditanya perkembangan penetapan UMP, Senin (9/11/2026), seperti dikutip ANTARA.

Bagaimana upah minimum dihitung menurut UU baru?

Menurut pemberitaan ANTARA, Pasal 139 UU 27/2026 mengatur bahwa upah minimum dihitung dengan formula atau berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). Formula memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1. Upah minimum mengikuti nilai tertinggi antara hasil formula dan KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah. Survei KHL dilakukan lembaga statistik pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sementara ketentuan teknisnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Sebagai perbandingan, aturan pengupahan sebelumnya yang dirujuk serikat buruh, yaitu PP 49, memakai rentang indeks tertentu 0,5 sampai 0,9. Rentang di UU baru lebih lebar, dan KHL kini ikut menjadi pembanding.

Apa kata buruh, pengusaha, dan pemerintah?

Buruh. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengusulkan kenaikan UMP, UMK, dan UMSK 2027 sebesar 7,5 sampai 9,5 persen. Hitungannya memakai inflasi Oktober 2025 sampai September 2026 sebesar 3,20 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,43 persen dengan indeks 0,9, sehingga menghasilkan sekitar 8,05 persen secara nasional. Ia juga menyoroti kekosongan Dewan Pengupahan Nasional setelah masa jabatan anggotanya berakhir dan belum adanya survei KHL.

Pengusaha. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam menyatakan APINDO pada prinsipnya mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan produktivitas, kondisi ekonomi nasional dan daerah, serta daya saing investasi. APINDO juga meminta pemerintah mempertimbangkan masa transisi bila UU baru mengubah sistem pengupahan secara mendasar.

Pemerintah. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker Dhatun Kuswandari menyatakan penetapan upah minimum 2027 paling lambat akhir November. Indeks tertentu ditetapkan melalui dewan pengupahan dengan menimbang kepentingan pekerja dan perusahaan.

Apa artinya bagi pelaku usaha?

Besaran kenaikan belum diketahui, tetapi ada dua hal yang sudah pasti: upah minimum baru berlaku mulai 1 Januari 2027, dan mekanisme baru membuka kemungkinan angka KHL menjadi patokan bila hasilnya lebih tinggi dari formula. Perusahaan padat karya, seperti garmen, alas kaki, pengolahan makanan, dan manufaktur ringan, akan paling merasakan dampaknya.

Apa yang bisa disiapkan pengusaha dari sekarang?

1. Buat beberapa skenario anggaran, misalnya kenaikan 5, 7,5, dan 9,5 persen, lalu hitung dampaknya pada biaya tenaga kerja, BPJS, lembur, dan THR.
2. Tinjau struktur dan skala upah agar selisih antara pekerja baru dan pekerja berpengalaman tetap wajar setelah upah minimum naik.
3. Pantau penetapan di daerah Anda. UMP ditetapkan gubernur, sedangkan UMK berlaku per kabupaten/kota dan bisa berbeda dari UMP.
4. Siapkan pembaruan sistem penggajian supaya upah Januari 2027 langsung sesuai ketentuan.
5. Komunikasikan dengan pekerja lewat forum bipartit, terutama bila perusahaan sedang menyusun ulang struktur upah.
6. Cari ruang efisiensi di luar upah, misalnya mengurangi pemborosan dan pengerjaan ulang. Sistem manajemen seperti ISO 9001 membantu menekan biaya mutu yang buruk.

KSI News akan memperbarui berita ini setelah upah minimum 2027 resmi ditetapkan.

Pertanyaan yang sering diajukan