Masa Penyesuaian SNI Wajib Air Minum Kemasan Berakhir, Produsen AMDK Perlu Cek Sertifikatnya

Masa penyesuaian sertifikat SNI untuk air minum dalam kemasan (AMDK) resmi berakhir pada 18 Oktober 2026. Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 62 Tahun 2024, sertifikat produk penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) yang terbit berdasarkan aturan lama harus sudah disesuaikan dengan ketentuan baru paling lambat tanggal tersebut. Produsen yang belum menyesuaikan perlu segera berkoordinasi dengan lembaga sertifikasinya.

Permenperin 62/2024 ditetapkan pada 15 Oktober 2024, diundangkan 18 Oktober 2024, dan mulai berlaku efektif 18 April 2025 setelah masa transisi enam bulan. Aturan ini mencabut Permenperin 78/M-IND/PER/11/2016 beserta perubahannya, dan memberlakukan secara wajib lima SNI untuk produk AMDK.

SNI apa saja yang wajib untuk air minum kemasan?

Setiap varian produk harus masuk ke kategori SNI yang tepat. Sertifikat diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), melalui audit dokumen sistem mutu, audit di lokasi produksi, dan pengujian sampel di laboratorium terakreditasi.

Apa kata pemerintah dan pelaku industri?

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut SNI sebagai instrumen negara untuk memastikan produk yang beredar memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyatakan unit pelaksana teknis di daerah mendampingi pelaku industri memahami regulasi, prosedur sertifikasi, dan pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Dari sisi industri, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) Rachmat Hidayat menilai masa penyesuaian pelabelan terlalu sempit bagi pelaku usaha.

Apa dampaknya bagi pelaku usaha?

Kewajiban ini berlaku bagi semua produsen AMDK, termasuk industri kecil dan menengah yang jumlahnya dominan di sektor ini. Kepatuhan juga tidak berhenti setelah sertifikat terbit, karena LSPro melakukan audit surveilans berkala selama masa berlaku sertifikat dan dapat meminta tindakan korektif bila ditemukan ketidaksesuaian.

Bagi distributor, ritel, dan pemilik merek yang memakai jasa maklun, perubahan ini juga relevan: pastikan produk yang dijual atau dipesan dari pabrik mitra sudah memegang SPPT SNI yang sesuai ketentuan baru.

Apa yang perlu dilakukan produsen sekarang?

1. Periksa SPPT SNI yang dimiliki: apakah terbit berdasarkan Permenperin 62/2024 dan mengacu SNI edisi terbaru di tabel di atas.
2. Pastikan setiap varian produk tercakup dalam kategori SNI yang tepat.
3. Bila belum disesuaikan, segera hubungi LSPro penerbit sertifikat untuk proses penyesuaian.
4. Tinjau label dan penggunaan tanda SNI pada kemasan.
5. Siapkan sistem mutu dan rekaman produksi untuk audit surveilans berikutnya.
6. Manfaatkan pendampingan dari balai Kemenperin (BSPJI) di daerah bila diperlukan.

Penjelasan dasar tentang SNI wajib ada di artikel apa itu SNI dan kapan wajib. Pelaku usaha yang ingin memastikan kesiapan sertifikasinya dapat berkonsultasi dengan tim pendampingan SNI KSi Consulting.

Pertanyaan yang sering diajukan